Santa Cruz (Kupang)-Maraknya aksi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang seyogyanya diterapkan pada tanggal 1 April 2012 menimbulkan keprihatinan sendiri akan lahirnya tindakan anarkis dari para demonstrans.
Menanggapi hal ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Ricky HP Sitohang yang dikonfirmasi oleh wartawan menghimbau agar para demonstran yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
"Eskalasi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM terus meningkat, termasuk juga di NTT, namun kami harapkan agar para demontran dapat menyampaikan aspirasinya secara santun, tanpa harus bertindak anarkis," katanya di Kupang, Selasa (27/03).
Menurutnya, jajaran Polda NTT sudah melakukan apel bersama jajaran Korem 161/Wirasakti Kupang, Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) Kupang, Brigade Infanteri (Brigif)-21 Komodo, Pangkalan Udara TNI-AU (Lanud) El Tari Kupang serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
"Siapa pun atau kelompok masyarakat mana pun silahkan untuk menyampaikan pendapat di depan umum, namun tetap menghormati rambu-rambu hukum yang ada. Kami hanya berharap agar aksi tersebut jangan sampai mengganggu ketenangan dan kenyaman orang lain,"tegasnya.
Aparat kepolisian telah disebar ke berbagai titik sasaran para demontran seperti Kantor Gubernur dan Gedung DPRD NTT serta stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengantisipasi tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh para demontran.
Komandan Korem 161/Wirasakti Kol Inf Edison Napitupulu mengatakan jajaran yang dipimpinnya hanya sebatas memberikan bantuan kepada kepolisian sebagai pengendali keamanan di dalam negeri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya tindakan anarkis dari aksi menentang kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pemerintah pada 01 April 2012.
Danrem menjelaskan hal-hal yang menjadi target dalam tindakan antisipasi itu antara lain menyangkut kemungkinan munculnya gejolak massa yang menjurus ke tindakan anarkisme, unjuk rasa oleh elemen masyarakat tertentu, gangguan aksi teror oleh kelompok radikal dan teroris serta gangguan terhadap aset vital negara.
"Tugas kami (TNI) hanya sebatas membantu polisi, bukan sebagai pengendali utama di lapangan. Prajurit kami sudah memegang teguh disiplin dengan memahami rantai komando yang efektif dan efesien agar tugas pengamanan terlaksana dengan baik," katanya. (EL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar