Santa Cruz (Jakarta) - Tragedi memilukan pada tanggal 15 Januari 1974 masih terekam murni diingatan anak bangsa. Saat itu darah berceceran di mana-mana, sedikitnya 11 orang ditemukan tak bernyawa, 300 orang mengalami luka-luka. Sekitar 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar serta 144 bangunan dirusak. Dan 775 orang ditangkapi aparat. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan.
Peristiwa kekerasan ini hanya dapat dialami dan dirasakan akibatnya. Tetapi tidak untuk diungkap secara tuntas. Berita di koran hanya menyingkap fakta yang bisa dilihat dengan mata telanjang.Itu belum lagi korban kerugian material lainnya. Peristiwa itu hingga sekarang dikenang dengan sebutan tragedi Malari.
Hingga saat ini akar masalah tragedi Malari masih menjadi kontroversi. Bagi kalangan pengamat peristiwa tersebut dipandang sebagai resistensi masyarakat terhadap sikap pemerintahan Jepang yang hendak melakukan diplomasi ekonomi dengan Indonesia. Dari analisis sejarah, menurut Asvi Warman Adam (2003), waktu itu pada tanggal 14-17 Januari 1974 Indonesia dikunjungi oleh Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, yang agendanya adalah membuka pintu diplomasi investasi modal. Sehingga masyarakat terpicu untuk turun jalan.
Peristiwa Malari itu terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08:00, PM Jepang tersebut berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Gedung Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan bahwa suasana Kota Jakarta masih mencekam.
Tanaka dianggap sebagai simbol modal asing yang mesti dienyahkan. Aksi berupa long march dari Salemba menuju Univeritas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, itu mengusung tiga tuntutan: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Ratusan ribu orang ikut turun ke jalan. Tetapi aksi ini kemudian berujung pada kerusuhan.
Namun di lain pihak, menurut versi pemerintah waktu itu, tindakan massa dianggap sebagai kerusuhan yang telah mencoreng muka bangsa Indonesia di depan tamu. Sehingga kekuatan militer yang merupakan "anjing penjaga istana" waktu itu, bertindak galak terhadap para demonstran.
Para demonstran juga dianggap mengganggu stabilitas keamanan, sehingga perlu diamankan. Akibatnya para demonstran semakin tak terkendali. Sikap pemerintah dengan kekuatan militernya semakin memicu amarah massa.
Kalau diperbandingkan dengan peristiwa aksi massa setelah itu hingga sekarang, terkecuali peristiwa 1998. Aksi Malari merupakan tindakan massa yang cukup memiliki idealitas. Tragedi Malari meledak karena dipicu oleh situasi batin masyarakat. Mereka terkoordinasi oleh kesadaran yang dikontruksi oleh realitas yang mereka rasakan sendiri. Mentalitas penguasa yang otoriter disadari betul sebagai persoalan bersama yang mesti dilawan. Sehingga ketika pemerintah ingin menerima tamu asing bekas kolonial serentak ditolak.
Waktu itu masyarakat datang secara tiba-tiba bergabung dengan aksi mahasiswa yang berada dibawah koordinasi Bung Hariman. Lebih tepatnya tragedi Malari merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga tindakan massa tak bisa dikendalikan.
Menurut Hariman, aksi mahasiswa usai pukul 14.30. “Sedangkan kerusuhan terjadi satu jam kemudian,” katanya. Massa yang mengaku dari kalangan buruh itu menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka melakukan penjarahan serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko.
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. “Ayo, ikut saya, kita jalan sama-sama ke Kebayoran!” teriaknya. “Maksud saya, mau membuat tujuan mereka menyimpang, supaya jangan sampai ke arah Monas….”
Massa tak beranjak. Kepada Tempo beberapa tahun silam, Soemitro mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa “dialog diganti dengan dialog jalanan….”
Tetapi Jakarta sudah telanjur menjadi karang abang. Hari itu belasan orang tewas, ratusan luka-luka, hampir seribu mobil dan motor dirusak dan dibakar, serta ratusan bangunan rusak. Ini masih ditambah 160 kilogram emas yang hilang dari sejumlah toko perhiasan. Saking rawannya, Soeharto mesti mengantar Tanaka menumpang helikopter ke Bandara Halim sebelum bertolak kembali ke negerinya.
Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan subversi. Setelah empat bulan sidang, vonis enam tahun penjara mesti ia tanggung.
“Saya dianggap merongrong kewibawaan negara,” kata Hariman ketika ditemui, Maret 2006. Harga yang harus ia bayar pun kelewat mahal. Saat menghuni hotel prodeo itulah ayahnya meninggal, istri tercintanya sakit, dan anak kembarnya meninggal.
Peristiwa yang dikenal sebagai Malari itu mengubah perjalanan Indonesia. Sebab, menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam sebuah artikelnya, setelah itu Soeharto melakukan represi secara sistematis. Sjahrir, yang ikut ditahan setelah peristiwa tersebut, menilai Malari adalah bentuk konsolidasi kekuatan Soeharto.
Total aparat menggaruk 750 orang-50 di antaranya pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. “Bayangkan, tanggal 11 Januari masih dipeluk-peluk Soeharto, tanggal 17 gue ditangkap,” Hariman mengenang. Pada 11 Januari, Soeharto memang menerima Hariman bersama tokoh mahasiswa lain di Bina Graha. Soeharto bermaksud meredam aksi mahasiswa.
Para tokoh itu ditahan berdasar Undang-Undang Antisubversi. Sebagian dari mereka dibebaskan setahun setelah meringkuk di penjara, karena terbukti tak terlibat. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman.
Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Aspri (asisten pribadi) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dll) yang memiliki kekuasaan teramat besar.
Ada pula analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro dengan Ali Moertopo. Sebagaimana diketahui, kecenderungan serupa juga tampak di kemudian hari dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini–meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000)–dapat kiranya disebut permainan “jenderal kalajengking” (scorpion general).
Setelah terjadi demonstrasi yang disertai di tempat lain dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, maka Jakarta pun menjadi berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib dan langsung mengambil alih jabatan tersebut. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono didubeskan dan diganti Yoga Sugama.
Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 telah mencoreng keningnya karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan itu menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah.
Selanjutnya ia sangat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria “pernah jadi ajudan Presiden”. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental.
Jadi dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara lebih sistematis. (El)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar